PGRI Jawa Tengah Bahas Tantangan dan Solusi Pendidikan dalam Sidang Pleno III

📢 #PGRIJateng #SolidaritasGuru #PendidikanBermutu #GuruBermutu 🎓📚

📍 Semarang, 22 Februari 2025 – Sidang Pleno III Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah menjadi forum penting bagi para pengurus PGRI kabupaten/kota dan IGTKI untuk menyampaikan pandangan umum dan laporan kinerja. Dalam sidang yang dipimpin oleh Drs. H. Jumanto, M.Pd., berbagai isu strategis terkait kesejahteraan guru, digitalisasi organisasi, serta kebijakan pendidikan dibahas secara mendalam.

Penerimaan Laporan dan Tantangan Organisasi

Seluruh perwakilan dari berbagai karesidenan, termasuk Banyumas, Kedu, Surakarta, Pekalongan, Semarang, dan Pati, sepakat menerima laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Jawa Tengah. Namun, beberapa tantangan di lapangan tetap menjadi perhatian.

"Kami mengalami kendala dalam rekrutmen anggota baru akibat sistem aplikasi yang kurang mendukung. Semoga ada perbaikan agar digitalisasi organisasi benar-benar mempermudah, bukan menghambat," ujar perwakilan dari Banyumas.

Sementara itu, perwakilan dari Kedu menyoroti perlindungan hukum bagi guru. "Banyak guru yang takut menghadapi persoalan hukum karena pasal-pasal perlindungan anak. Diperlukan sinergi antara PGRI, aparat penegak hukum, dan KPAI untuk melindungi guru secara lebih optimal," tegasnya.

Fokus Perjuangan: Kesejahteraan Guru dan Kebijakan Pendidikan

Salah satu perhatian utama dalam sidang ini adalah pencairan tunjangan sertifikasi bagi guru SMA/SMK yang masih tertunda. 

"Kami meminta pengurus PGRI Provinsi untuk berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Gubernur agar pencairan tunjangan bisa segera dilakukan," ujar perwakilan dari Surakarta.

Selain itu, PGRI juga didorong untuk memperjuangkan regulasi pakaian seragam guru setiap tanggal 25 agar ada keseragaman di semua jenjang.

Perwakilan dari Pekalongan menyampaikan apresiasi penuh kepada PGRI Jawa Tengah dan Ketua PGRI, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., atas dukungan finansial bagi berbagai kegiatan organisasi. "Kami berharap support ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Harapan dan Komitmen ke Depan

Isu krusial lainnya adalah desakan agar Undang-Undang Perlindungan Guru segera disahkan. Guru-guru berharap ada kepastian hukum agar mereka tidak mudah dikriminalisasi dalam menjalankan tugas mendidik.

Di akhir sidang, seluruh peserta kembali menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak guru. "Mari kita terus mengurus PGRI dengan riang gembira dan tetap solid dalam memperjuangkan pendidikan," tutup pimpinan sidang.

🔗 Dukung perjuangan guru! Jangan lupa LIKE, SUBSCRIBE, dan SHARE agar semakin banyak yang peduli terhadap masa depan pendidikan! 📢✨