📍 Semarang, 1 Februari 2025 – Dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan sekolah, PGRI Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Pemberdayaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah PGRI se-Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di Auditorium Kampus 4 Universitas PGRI Semarang dengan dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang merupakan perwakilan dari PGRI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
✅ Memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi TPPK di sekolah.
✅ Membantu sekolah menyusun program pencegahan kekerasan.
✅ Memberdayakan perempuan sebagai potensi korban agar lebih terlindungi.
✅ Menciptakan sekolah yang aman dan ramah bagi seluruh siswa.
👨🏫 Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi emas Indonesia yang unggul. “Generasi unggul tidak mungkin tercapai tanpa pendidikan yang berkualitas, dan kunci utama dari pendidikan itu adalah guru,” ujarnya.
💬 Fenomena kekerasan dan bullying di sekolah menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Dr. Muhdi menyoroti fakta bahwa tidak hanya sesama siswa yang terlibat dalam tindakan bullying, tetapi juga bisa terjadi antara guru dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mencegah serta menangani kasus kekerasan di sekolah secara efektif.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah menetapkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk TPPK. Namun, dalam implementasinya, masih banyak sekolah yang belum memiliki tim tersebut atau hanya membatasi fungsinya pada mekanisme pengaduan tanpa adanya program pencegahan yang terstruktur.
Sebagai solusi, PGRI Jawa Tengah bersama YPLP DM PGRI Jawa Tengah dan Biro Pembinaan Kerohanian serta Karakter Bangsa menginisiasi pelatihan ini agar para guru memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang tugas dan fungsi TPPK, penyusunan program kerja, strategi menangani kekerasan di sekolah, hingga upaya memberdayakan perempuan sebagai potensi korban.
Dalam kesempatan ini, Dr. Muhdi juga menyinggung isu lain yang tengah dihadapi dunia pendidikan, seperti permasalahan rekrutmen guru non-ASN serta sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia berharap kebijakan pendidikan di era pemerintahan baru dapat memberikan ruang lebih bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi pionir di daerahnya dalam mengembangkan program TPPK yang lebih komprehensif. Ke depan, pelatihan serupa akan didorong untuk dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota agar seluruh sekolah di Jawa Tengah memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif. #PGRIJawaTengah 🏫 #StopKekerasanDiSekolah 🚫 #SekolahAmanNyaman 🌱 #PendidikanKarakter 📖 #GuruInspiratif 👏 #IndonesiaEmas2045 🇮🇩
0 Komentar