Jakarta, 3 Desember 2024 – Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam forum diskusi yang berlangsung di Ruang Sriwijaya, Gedung B, DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti isu tenaga honorer dan alokasi anggaran daerah untuk pegawai ASN.
Muhdi menggarisbawahi pentingnya komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga honorer dengan formasi ASN yang tersedia.
“Selisih antara jumlah formasi yang diinginkan pusat dengan kemampuan daerah semakin besar. Ini menyebabkan daerah-daerah miskin makin kekurangan guru, dan kemiskinan terus berlanjut,” tegasnya, Selasa (3/12/2024).
Ia juga meminta agar alokasi anggaran belanja pegawai yang saat ini dipatok 30% dari APBD ditinjau ulang. Menurut Muhdi, daerah dengan kemampuan anggaran rendah memerlukan perlakuan khusus agar tidak semakin tertinggal.
Lebih lanjut, Muhdi mempertanyakan kebijakan rekrutmen ASN paruh waktu yang direncanakan pemerintah. “ASN paruh waktu ini konsepnya harus jelas. Mereka harus memiliki peluang menjadi ASN penuh waktu ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengangkat nasib guru honorer yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetapi belum mendapatkan formasi. Ia menyebut bahwa di Jawa Tengah saja masih ada lebih dari 4.000 guru SMA/SMK yang belum mendapatkan kejelasan penempatan. “Mereka sudah mengorbankan banyak, tapi sampai sekarang SK belum diterima,” kata Muhdi.
Muhdi berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah ini, termasuk mekanisme penempatan P3K di sekolah swasta yang hingga kini belum memiliki kejelasan.
#PGRI #HidupGuru #SolidaritasYES #ASNPPPK2024 #KesejahteraanGuru 📚👩🏫👨🏫✨🎓
0 Komentar