Jakarta, 10 Desember 2024 – Forum Guru Prioritas Keempat (P4) Lulus Passing Grade 2022 mengadakan audiensi dengan Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib guru non-ASN yang belum memiliki kejelasan status, meskipun telah lulus passing grade pada tahun 2022. Pertemuan yang digelar secara daring melalui Google Meet ini bertujuan mencari solusi atas persoalan penataan pegawai non-ASN yang ditargetkan selesai Desember 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum P4, Rivan Dikmawan Nur P., S.Pd., menjelaskan bahwa meskipun mereka telah memenuhi passing grade pada seleksi sebelumnya, kebijakan pemerintah lebih memprioritaskan guru yang lulus passing grade pada 2021. Akibatnya, banyak guru yang lulus passing grade pada 2022 hingga saat ini masih belum mendapatkan kejelasan status pengangkatan.
"Sebagian besar guru non-ASN yang terdata di Dapodik dengan masa kerja dua tahun atau lebih belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kami berharap PGRI Jawa Tengah bisa memperjuangkan agar seluruh guru non-ASN mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu," ujar Rivan.
Permasalahan Data dan Kebijakan
Forum juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data di Dapodik dan status administrasi guru non-ASN di lapangan. Beberapa guru yang seharusnya memenuhi syarat gagal masuk dalam seleksi PPPK 2024 karena kendala teknis dalam sinkronisasi data. Hal ini membuat guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun tetap terkatung-katung tanpa kepastian status.
Salah satu perwakilan, Galih dari Cilacap, menekankan bahwa terdapat tiga kategori guru non-ASN di lapangan: guru yang terdata di database BKN, guru yang hanya tercatat di Dapodik, dan guru yang belum mencapai masa kerja dua tahun. “Kami meminta PGRI untuk mendampingi dan memperjuangkan agar semua kategori guru non-ASN dapat diakomodasi,” katanya.
Komitmen PGRI Jawa Tengah
Menanggapi aspirasi tersebut, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa PGRI Jawa Tengah akan terus mendampingi perjuangan guru non-ASN untuk mendapatkan status yang layak. "Kami tidak akan meninggalkan teman-teman guru non-ASN. PGRI Jawa Tengah akan terus berjuang agar semua honorer mendapatkan kepastian, baik sebagai ASN penuh waktu maupun paruh waktu," jelas Muhdi.
Lebih lanjut, Muhdi menyampaikan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah membuka banyak formasi PPPK. Namun, keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah sering menjadi penghambat. "Kami mendorong agar formasi yang tidak terpenuhi oleh daerah dapat diambil alih oleh pemerintah pusat dengan skema paruh waktu untuk memastikan semua guru non-ASN yang memenuhi kriteria dapat diangkat," tambahnya.
Harapan Guru Non-ASN
Melalui audiensi ini, Forum Guru P4 berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kategori tertentu saja, tetapi memberikan solusi menyeluruh bagi seluruh guru non-ASN yang telah memenuhi syarat administratif maupun akademik. Mereka juga berharap adanya koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum tenggat waktu Desember 2024.
Dengan audiensi ini, diharapkan suara para guru non-ASN dapat semakin didengar, sehingga mereka memperoleh kejelasan dan hak yang seharusnya sesuai dengan kontribusi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa.
0 Komentar