Kebijakan zonasi pendidikan menjadi sorotan ketika Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, mengungkapkan pengalaman pribadinya saat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlangsung di Hotel Grand Sheraton Jakarta pada Senin, 11 November 2024, Gibran menyampaikan bahwa ia pernah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan. Surat tersebut berisi keluhan terkait implementasi kebijakan zonasi, program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, dan Ujian Nasional. Namun, hingga kini, surat itu tidak mendapatkan tanggapan.
Pernyataan ini mengungkap fakta ironis: seorang kepala daerah yang berusaha menyuarakan kendala di lapangan tidak mendapatkan respons yang seharusnya dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas komunikasi antar tingkatan pemerintahan dalam menangani isu strategis seperti pendidikan.
Zonasi: Antara Tujuan dan Realitas
Zonasi sebagai kebijakan unggulan bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua siswa, mengurangi ketimpangan antar sekolah, dan menghilangkan stigma "sekolah favorit". Namun, pada pelaksanaannya, tantangan besar muncul, seperti distribusi guru yang tidak merata, ketimpangan fasilitas sekolah, dan fenomena perpindahan domisili mendekati Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gibran, melalui suratnya, telah mengidentifikasi persoalan-persoalan ini. Distribusi guru yang tidak merata adalah contoh nyata. Beberapa daerah mengalami surplus guru, sementara daerah lain kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, fasilitas pendidikan yang jauh dari standar di sejumlah wilayah memperparah ketidakadilan dalam akses pendidikan.
Meskipun kebijakan zonasi didesain untuk meningkatkan pemerataan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Tantangan ini seharusnya menjadi perhatian utama, bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang menghadapi dampaknya secara langsung.
Kesenjangan dalam Respons Pemerintah
Ketika seorang kepala daerah seperti Gibran merasa suaranya tidak didengar, ini mencerminkan adanya celah serius dalam sistem komunikasi kebijakan. Keluhan yang berulang setiap tahun, seperti yang disebutkan oleh Gibran, menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan zonasi. Respons lambat atau bahkan tidak adanya tanggapan dari pemerintah pusat dapat menghambat upaya daerah dalam memberikan solusi terbaik bagi masyarakatnya.
Lebih dari itu, ini juga menjadi gambaran bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus dilengkapi dengan mekanisme umpan balik yang responsif. Suara dari lapangan, terutama dari kepala daerah dan tenaga pendidik, adalah masukan berharga untuk menyempurnakan kebijakan. Tanpa mendengar dan merespons keluhan tersebut, kebijakan yang baik sekalipun berisiko menjadi kontraproduktif.
Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk menjawab tantangan ini, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
Evaluasi dan Revisi Kebijakan Zonasi: Kebijakan zonasi harus dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan realitas di lapangan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah sebelum menerapkan kebijakan secara seragam.
Peningkatan Komunikasi Antar Tingkatan Pemerintahan: Mekanisme umpan balik yang lebih responsif harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Keluhan kepala daerah harus mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti dalam waktu yang wajar.
Pemerataan Guru dan Fasilitas Pendidikan: Pemerintah perlu mempercepat upaya redistribusi guru dan peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan zonasi hanya akan efektif jika didukung oleh sumber daya yang merata.
Penguatan Sistem PPDB: Fenomena perpindahan domisili menjelang PPDB perlu disikapi dengan pengawasan yang lebih ketat dan pengaturan ulang sistem seleksi agar lebih adil.
Pernyataan Gibran Rakabuming adalah pengingat penting bahwa kebijakan pendidikan, betapapun idealnya, membutuhkan eksekusi yang matang dan evaluasi berkelanjutan. Ketidakadilan dalam akses pendidikan adalah masalah mendasar yang harus diatasi jika Indonesia ingin mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045".
Respons pemerintah terhadap keluhan daerah, seperti yang diungkapkan oleh Gibran, adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kebijakan yang baik bukan hanya tentang rancangan di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut diterima, diimplementasikan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat.
0 Komentar