SURAKARTA, derapguru.com — Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang lagi tindakan “mengubur” (baca: menutupi, red) jumlah kekurangan guru. Terjadinya tubulensi dalam pemenuhan guru saat ini adalah dampak riil dari tindakan menutupi kekurangan guru dengan mengatakan guru penuh atau guru surplus tanpa data sahih.
Wanti-wanti tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, dalam acara Diklat Penulisan dan Digital Academy 2023 PGRI Kota Surakarta yang digelar di SMKN 4 Surakarta, Rabu-Minggu 2-6 Agustus 2023.
“Saya berharap, siapapun yang akan menggantikan, jangan ulang ‘menguburkan’ kekurangan. (Rekrutmen guru) Kontinu setiap tahun, semua akan baik-baik saja,” tandas Dr Muhdi.
Dr Muhdi menambahkan, masalah krisis guru yang terjadi di seluruh Indonesia saat ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diingatkan PGRI Jateng. Saat itu hasil advokasi PGRI Jateng menunjukkan ancaman besar kekurangan guru yang kemungkinan juga berpotensi mengancam seluruh wilayah di Indonesia.
“Akan tetapi, pemangku kebijakan pendidikan di Jateng saat itu berusaha menutupi dan mengatakan guru lebih, guru lebih,” tutur Dr Muhdi.
Sulit mengingatkan pemangku kebijakan di Jateng, lanjut Dr Muhdi, isu kekurangan guru dibawa PGRI Jateng ke ranah nasional. Akhirnya, PGRI berhasil membujuk beberapa menteri terkait untuk bertemu dengan Gubernur Jateng untuk membicarakan dan mendata langsung masalah kekurangan guru.
“Pada saat itu barulah ditemukan adanya jumlah kekurangan guru mencapai sekian ratus ribu orang di Jawa Tengah. Bahkan, kekurangan guru itu akan mencapai puncaknya pada tahun 2018-2019,” tutur Dr Muhdi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kadin Pendidikan Kota Surakarta Dian Rineta ST MT, Sekdin Pendidikan Kota Surakarta Abdul Haris Alamsyah SPd MPd, Ketua PGRI Kota Surakarta Drs Wahyono MPd, dan segenap guru dan pengurus PGRI Kota Surakarta. #PGRIJateng #DiklatPenulisan #Pendidikan #KekuranganGuru #PengembanganPendidikan
.jpeg)
0 Komentar