Keputusan Pemerintah untuk membatalkan penempatan pelamar P1 ASN P3K telah menimbulkan kekecewaan dan kesedihan bagi banyak guru pelamar yang terdampak. Salah satunya adalah Dewi Puspita, seorang guru pelamar yang juga merasa terpukul oleh kebijakan tersebut. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong karena tidak percaya bahwa keputusan yang sudah diputuskan pemerintah ternyata bisa dibatalkan oleh pemerintah sendiri.
“Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Saya tidak percaya bila sesuatu yang sudah diputuskan pemerintah ternyata bisa dibatalkan sendiri oleh pemerintah,” tutur Dewi dalam Webinar Satu Frekuensi bertema “Adilkah Guru Passing Grade PPPk Dibatalkan?” yang digelar PB PGRI, Minggu siang-sore, 12 Maret 2022.
Dewi awalnya sangat bahagia ketika ia masuk dalam daftar P1 yang diberikan penempatan kerja. Namun, kebahagiaannya langsung sirna begitu ia menerima notifikasi tentang pembatalan penempatan tersebut. Bagi Dewi dan banyak pelamar lainnya, kebijakan ini sangat mempengaruhi masa depan mereka, terutama dalam hal pencarian pekerjaan.
“Yang kami harapkan, kami bisa diberi sekolah penempatan sebagaimana yang semestinya telah diberikan kepada kami,” tutur Dewi.
Tidak hanya Dewi, Apen Sodikin SPd, salah satu pelamar P1 ASN P3K dari Jakarta, juga merasakan hal yang sama. Ia bahkan sudah mendatangi Kemendikbudristek dan diterima langsung oleh Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Namun, mereka tidak menemukan jawaban yang memuaskan, yang ada justru saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.
“Kami telah bertemu dengan Dirjen GTK, Prof Nunuk Suryani, tapi kami tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Yang ada adalah saling lempar dan saling menyalahkan,” tutur Apen.
Bahkan, Apen dan 3043 pelamar P1 yang batal penempatan sudah membentuk sebuah grup untuk terus berkoordinasi. Jika pemerintah tidak memiliki solusi yang memuaskan, mereka akan bergerak bersama untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka siap turun memperjuangkan hak mereka karena ketika hak mereka tidak diberikan, mereka akan turun untuk menuntut.
Baca juga : Cara Berjuang Bermartabat PGRI Atasi Masalah Guru P1 yang Dibatalkan
Taofiq Hadiyanto, salah satu pelamar P1 ASN P3K dari Jawa Tengah, juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, kemungkinan besar keputusan tersebut karena carut-marutnya regulasi pemerintah dalam menuntaskan masalah ASN P3K. Ada banyak regulasi yang tumpang tindih yang seharusnya dapat dijawab oleh Ditjen GTK Kemendikbud, tetapi sepertinya beliau tidak bersedia hadir saat ini. Para guru sebenarnya ingin mendengar langsung dari beliau apa yang sebenarnya terjadi.
“Ada banyak regulasi yang tumpang tindah, yang semestinya kami harapkan bisa dijawab oleh Ditjen GTK Kemendikbud, tapi sepertinya beliau tidak bersedia hadir saat ini. Kami ingin mendengar secara langsung dari beliau apa yang sebenarnya terjadi,” tutur Taofiq.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat sangat mempengaruhi banyak orang. Pembatalan penempatan pelamar P1 ASN P3K memunculkan ketidakpastian dan kekecewaan bagi banyak pelamar yang sebelumnya telah diberikan harapan. Hal ini juga menunjukkan perlunya konsistensi dan kejelasan dalam regulasi pemerintah agar keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak lain. Bagi para pelamar P1 ASN P3K, mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi mereka agar masa depan mereka dapat terjamin.
0 Komentar