DEMAK - Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, mengatakan tidak ada tawar-menawar soal tunjangan profesi. Hal tersebut akan menjadi sikap tegas organisasi terkait yang akan terus dipegang teguh sampai kapanpun.
“Bagi PGRI Tidak Ada Tawar Menawar Untuk Tunjangan Profesi Guru,” tegas Dr Muhdi di sela-sela kegiatan penyerahan Bantuan Solidaritas kepada 405 anggota PGRI yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Demak, Jumat 27 Januari 2023.
Dr Muhdi juga menyampaikan, perjuangan PGRI mempertahankan Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar tetap diberikan kepada guru terus dilakukan. Karena itu ketika RUU Sisdiknas menghilangkan TPG, PGRI berusaha keras agar RUU Sisdiknas ditunda atau dibatalkan.
“Berkat perjuangan PGRI, maka pembahasan RUU Sisdiknas akhirnya ditunda dan tidak masuk Prolegnas 2023,” tutur Dr Muhdi.
Dr Muhdi juga menyampaikan, bahwa PGRI juga akan terus memperjuangkan nasib guru honorer. Sesuai dengan komunikasi PGRI dengan presiden dan berbagai pihak terkait maka pemenuhan satu juta guru akan segera dipenuhi pada tahun 2023 ini.
“Jika tanggal 31 Maret 2023, formasi P3K tidak terpenuhi sesuai kuota, atau jika daerah tidak mengusulkan sesuai kebutuhan maka kekurangan itu akan dipenuhi dari pusat”, jelas Muhdi menirukan pidato Mendikbud saat hadir pada puncak peringatan HUT KE- 77 PGRI, 3 Desember 2022 lalu.
Sebelumnya ketua PGRI Kabupaten Demak, Sapon, S.Pd, M.Pd mengungkapkan bantuan kepada 405 anggota yang menjadi korban bencana banjir itu berasal dari PGRI Jateng 65 juta, Ketum PB PGRI 15 juta dan juga dari PGRI Kabupaten Demak. (pur/za)
0 Komentar