Semarang, Infokom PGRI Jateng. Pengurus Provinsi PGRI Jateng masa bakti XXII yang dikomandani ketuanya Dr H Muhdi SH MHum melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jateng KH Taj Yasin Maemun yang didampingi Kadinas P&K, Sekretaris, Kabiro Kesra, dan Kadinas Kesbanglimnas, pada Selasa (18/2), dan diterima dengan sangat hangat penuh kekeluargaan.
Mengawali acara audiensi, Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jateng Dr. Muhdi SH MHum yang didampingi Wakil Ketua Sakbani, SPd. MH, Sekum Drs. Aris Munandar,MM, Bendahara Dr. Sri Suciati, M.Hum, wakil Sekretaris Dr. Sapto Budoyo, SH.MH. dan beberapa ketua biro, mengenalkan PGRI Jateng mulai mimpi berdirinya, PGRI sebagai organisasi Profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan, anggota, dan melaporkan hasil KONPROV PGRI Jateng masa bakti XXII diantaranya program kerja, pernyataan sikap, kegiatan PGRI Prov, dan pengurus baru, serta memohon kehadiran Wagub untuk memberikan arahan dan membuka acara KONKERPROV I mulai Jumat 28 Februari 2020.
Wagub sangat mengapresiasi PGRI Provinsi yang selama ini sangat partisipasif turut serta dan bekerja sama membangun pendidikan di Jawa tengah. Tidak hanya itu, wagub juga menilai, selama ini PGRI sangat aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.
Selanjutnya terjadi dialog menarik antara Dr Muhdi dan Wagub KHTaj Yasin. Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menyambut permintaan masukan wagub pada PGRI, dengan mengungkapkan bahwa memasuki era merdeka belajar, untuk menghasilkan SDM Unggul, peserta didik harus kompeten dan berkarakter.
Dunia kerja saat ini lebih menuntut lulusan yg memiliki softskill, sehingga peran 'mendidik' guru jauh lebih penting dari pada 'mengajar'. Maka mendikbud menegaskan untuk menghasilkan SDM unggul maka kuncinya pada kapabilitas guru dan kesejahteraan guru. Kapabilitas guru terutama dalam pembelajaran, sedangkan kesejahteraan guru dicirikan adanya status yg pasti, penghasilan yg layak, dan perlindungan guru. Untuk itu, Dr Muhdi berharap agar pemerintah provinsi memberikan perhatian/fokus, dan menganggarkan yang cukup untuk membekali dan melatih guru agar mampu melakukan pembelajaran dan mengintegrasikan karakter dalam pembelajaran sesuai kebijakan merdeka belajar.
"Karena apapun perubahan yang diinginkan, kuncinya ada pada guru", tegas Dr Muhdi.
Disamping itu, Dr Muhdi melanjutkan, diharapkan kebijakan pendidikan provinsi harus didasarkan pada pemetaan masalah pendidikan dan membuat prioritas agar mendapat tindak lanjut utuk menghasilkan SDM unggul. Kebijakan SPP dan seragam gratis bagi SMA, SMK, SLB kecuali untuk siswa dari keluarga miskin itu bukan hal yang mendesak dan prioritas dll.
Wagub Taj Yasin mengapresiasi pandangan PGRI dan akan menjadi bahan pertimbangan kedepan, apalagi terkait pentingnya pendidikan dibanding pengajaran, termasuk menyatakan akan mengajak PGRI dalam pembahasan kebijakan. Banyak hal lain yang didialogkan, hingga akhirnya tanpa terasa telah 1 jam bersama wagub.
0 Komentar