Semarang, Infokom PGRI Jateng. Berbagai permasalahan guru dan pendidikan tak bakal mandeg, bahkan dinamikanya terus bervariasi dari waktu ke waktu. Berbagai permasalahan itu diantaranya; kekurangan guru PNS di sekolah negeri, rendahnya kesejahteraan guru honorer, guru P3K yang belum punya SK, sertifikasi guru dalam jabatan tak kunjung selesai, pembayaran TPG tidak lancar, guru sudah bersertifikat pendidik belum bisa dibayar TPG nya, pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 tidak maksimal, banyak pelajar terlibat aksi demo, dan masih banyak lagi persoalan yang lain.
Berbagai persoalan itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah Dr H. Muhdi SH MHum saat menerima kunjungan anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah, Ir. Bambang Sutrisno MM di gedung PGRI Jateng, Jumat (16/10).Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi SH MHum didampingi segenap pengurus pleno PGRI yang lain meminta anggota DPD RI itu bersinergi dengan PGRI agar persoalan guru dan pendidikan yang bagai benang kusut itu segera terurai.
Menanggapi hal tersebut Ir Bambang Sutrisno MM yang juga ketua komite 3 DPD RI itu mengungkapkan berbagai upaya yang telah ia lakukan. Diantaranya adalah terbitnya Perpres 38/2020 dan Perpres 98/2020 terkait pemenuhan hak dan kepentingan guru yang masih harus dikawal implementasinya agar benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan para guru. Menanggapi aspirasi PGRI, Bambang juga mengaku prihatin adanya guru-guru honorer yang sudah bersertifikat pendidik yang bisa mendapatkan TPG tetapi sertifikat itu hanya sebagai syarat untuk mendaftarkan CPNS.
Perihal siswa yang ikut aksi demo, Bambang mengaku sepakat dengan PGRI bahwa anak-anak yang ikut demo itu tidak seharusnya mendapatkan intimidasi.
“Kami sepakat dengan PGRI bahwa anak yang dinilai melakukan kesalahan (karena ikut demo) perlu ditindak, tetapi tidak harus dengan tindakan kekerasan dan menjadi catatan kepolisian terkait SKCK. Berikan kewenangan sekolah dan orang tua mereka untuk membina anak-anak tersebut”, jelas Bambang yang juga Pengurus Besar PGRI ini melihat ada upaya Kemdikbud mendukung organisasi penyeimbang PGRI. Terkait ini, akan dikomunikasikan kepada Ketum PGRI.
Sekum PGRI Jawa Tengah, Aris Munandar menanggapi informasi tersebut, dengan mengatakan perlunya aksi nyata agar PGRI tidak hanya sebagai organisasi profesi tetapi menjadi satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia. Hal senada diungkapkan juga oleh wakil Bendahara, Muslih dan Sekbid penegakan kode etik guru, Dr. Maryanto agar DPD RI bersinergi dengan PGRI secara all out membendung upaya pemerintah mengecilkan PGRI. Dan memperkuat perjuangan agar PGRI menjadi satu-satunya organisasi profesi guru. Memberi masukan juga Ketua Biro Kerjasama dan Pengembangan Usaha F Budi Santoso MPd dan Ketua Biro Kesejahteraan Robby SPd kepada Ir Bambang Sutrisno MM Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jateng tersebut.
_*Guru Honor yang Berserdik.*_
Pada hari yang sama Pengurus PGRI Jawa Tengah bersama anggota DPD RI, di Aula PGRI Jateng juga menerima audiensi perwakilan guru-guru honor yang sudah bersertifikat pendidik. Ketua rombongan, Didik mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah ada 1.270 guru honor bersertifikat pendidik yang hingga kini belum bisa menerima TPG karena terkendala SK sebagai guru honorer. Didik mengaku telah berupaya mengadukan persoalan tersebut ke Plt Kadinas Pendidikan Jawa Tengah tetapi belum ada jawaban yang memuaskan. Karena itu pihaknya meminta dukungan PGRI Jawa Tengah (juga DPD) agar TPG yang menjadi hak guru bersertifikat itu bisa mereka terima.
“Kami tidak menuntut untuk menjadi PNS, kami hanya ingin TPG yang seharusnya menjadi hak kami segera diberikan”, kata Didik yang menjadi juru bicara teman-temanya yang hadir saat itu.
Ketua Provinsi PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum mengungkapkan guru-guru honor terbukti sangat efektif membantu PJJ karena mereka kebanyakan adalah anak muda. Dr. Muhdi juga mengaku sudah sering mengingatkan Kadinas Pendidikan (waktu itu pak Jumeri), agar memberikan TPG kepada guru honor yang sudah bersertifikat pendidik. Tetapi dikatakan masih ada perbedaan pendapat dengannya. Selanjutnya saat bertemu Plt Kadinas Jateng beberapa waktu lalu, juga telah disampaikan permasalahan itu.
“Nampaknya beliau lebih terbuka menerima pandangan PGRI. Kami juga sudah berencana untuk bertemu dengan gubernur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu untuk mencarikan solusi berbagai persoalan guru termasuk persoalan guru honorer”, terang Dr Muhdi.
Ditegaskan, apa yang dilakukan PGRI semuanya adalah untuk kepentingan guru dan seluruh anggota.
“Karena itu penderitaan guru adalah penderitaan kami, dan perjuangan guru adalah perjuangan kami”, ungkapnya.
Dr Muhdi selanjutnya mengungkapkan berbagi kegiatan yang dilakukan PGRI Jateng yang tidak hanya menuntut kesejahteraan guru. Dimasa pandemi covid-19 ini PGRI juga membantu guru-guru melakukan identifikasi konsep esensial kurikulum 2013 untuk panduan KBM di masa pandemi.
“Hasilnya sudah kami launching beberapa waktu lalu dan bisa digunakan oleh para guru”, jelasnya.
0 Komentar